SURABAYA —LAWKRITIS ID Penyelidikan dugaan suap atau gratifikasi yang dikaitkan dengan proses sertifikasi dosen di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Jawa Timur memasuki sorotan baru.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tidak berhenti pada pemanggilan pihak-pihak tertentu. Aparat penegak hukum diminta membongkar perkara tersebut secara utuh, mulai dari dasar hukum pungutan, mekanisme penarikan, pihak yang menerima dan mengelola dana, hingga aliran serta pertanggungjawaban penggunaannya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip. Menurutnya, proses penyelidikan harus menjadi ruang untuk menguji seluruh informasi berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“MAKI Jatim menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan. Karena statusnya masih penyelidikan, maka yang paling penting sekarang adalah membuka fakta berdasarkan dokumen, aliran dana, dasar hukum pungutan, serta siapa saja yang mempunyai kewenangan dalam proses tersebut. Jangan sampai ada kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh,” ujar Heru.
Perkembangan terbaru menunjukkan Kejari Tanjung Perak memang tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi yang dikaitkan dengan Kopertais Wilayah IV Jawa Timur dalam proses sertifikasi tenaga pendidik/dosen tahun 2024–2025.
Kejari juga membenarkan adanya permintaan keterangan terhadap Prof. Akhmad Muzakki dalam kapasitasnya yang berkaitan dengan Kopertais. Surat tersebut bernomor B-01/M.5.43/Fd.1/09/2026 dengan agenda permintaan keterangan pada Senin, 14 September 2026. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Made Agus Mahendra Iswara menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum masuk tahap penyidikan.
Pemanggilan Bukan Kesimpulan Hukum
Heru meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atas pemanggilan tersebut.
Menurut dia, permintaan keterangan merupakan bagian dari proses pengumpulan bahan informasi dan belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
“Pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum tidak boleh langsung dimaknai sebagai kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Tetapi di sisi lain, penyelidikan juga harus mampu menjawab seluruh pertanyaan publik secara objektif dan terukur,” tegasnya.
Sikap tersebut menjadi penting karena Prof. Akhmad Muzakki baru dilantik kembali sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada Selasa, 15 September 2026. Pada saat bersamaan, beredar informasi mengenai surat permintaan keterangan Kejari Tanjung Perak terkait dugaan perkara Kopertais tersebut.
Dengan demikian, posisi hukum perkara harus tetap ditempatkan secara proporsional: Kejari sedang melakukan penyelidikan, bukan menyatakan seseorang bersalah.
MAKI Soroti Enam Titik yang Harus Dibuka
Menurut Heru, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab melalui penyelidikan.
Pertama, apa dasar hukum setiap pungutan yang dikaitkan dengan kegiatan sertifikasi dosen.
Kedua, siapa yang menetapkan besaran pungutan serta bagaimana mekanisme pembayarannya.
Ketiga, kepada siapa dana disetorkan, termasuk rekening atau sarana pembayaran yang digunakan.
Keempat, siapa yang memiliki kewenangan menerima dan mengelola dana tersebut.
Kelima, bagaimana pencatatan serta pertanggungjawaban administrasinya.
Keenam, untuk apa dana digunakan dan apakah terdapat dokumen yang membuktikan penggunaannya.
“Kalau memang seluruh pungutan mempunyai dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tentu harus dibuktikan dengan dokumen. Kalau ada persoalan administrasi, juga harus dijelaskan administrasinya. Dan kalau dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi pidana, tentu Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” kata Heru.
Bagi MAKI, pemeriksaan dokumen dan transaksi menjadi titik penting agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan pernyataan antara pihak yang melaporkan dengan pihak yang membantah.
Rp897,05 Juta Masih Berstatus Angka dalam Laporan
Salah satu angka yang mencuat dalam polemik tersebut adalah sekitar Rp897,05 juta.
Angka itu disebut dalam laporan DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) yang sebelumnya disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Mei 2026. Berdasarkan pemberitaan mengenai laporan tersebut, FKI-1 mengaitkan angka tersebut dengan tiga kegiatan, yakni pembinaan penyusunan CV dan deskripsi diri sertifikasi dosen tahun 2024, penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Tahap I 2025, serta pembinaan dan penyerahan sertifikat pendidik bagi dosen yang lulus sertifikasi tahun 2024.
Namun, angka tersebut harus ditempatkan sebagai angka yang disebut oleh pihak pelapor, bukan sebagai kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi.
Heru menegaskan MAKI tidak ingin mendahului proses hukum.
“Kita jangan mendahului proses hukum. Sampai sekarang yang harus dipegang adalah bahwa Kejaksaan masih melakukan penyelidikan. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, belum ada penetapan tersangka, dan belum ada angka kerugian negara yang diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan,” ujarnya.
Pembedaan tersebut penting agar dugaan, laporan masyarakat, dan fakta hukum yang telah terkonfirmasi tidak tercampur menjadi satu kesimpulan.
Kopertais Berikan Bantahan
Di sisi lain, pihak Kopertais Wilayah IV Jawa Timur sebelumnya telah membantah tuduhan pungutan liar tersebut.
Sekretaris Kopertais Wilayah IV Jawa Timur, Muhammad Hasan Ubaidillah, menyatakan pendampingan teknis penyusunan CV dan deskripsi diri dalam proses sertifikasi dosen merupakan inisiatif mandiri melalui Forum Pimpinan PTKIS karena tidak tersedia anggaran negara untuk pendampingan teknis tersebut.
Hasan juga menyatakan mekanisme kegiatan telah melalui pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan menurut keterangannya tidak bersentuhan dengan keuangan negara. Pihak Kopertais bahkan menyatakan membuka kemungkinan mengambil langkah hukum terkait tuduhan yang mereka nilai sebagai pencemaran nama baik.
Perbedaan keterangan tersebut justru menjadi bagian yang perlu diuji melalui proses penyelidikan.
“Perbedaan antara laporan atau dugaan dengan bantahan pihak yang disebut harus menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa persoalan secara menyeluruh, bukan menjadi ruang untuk saling menuduh,” kata Heru.
MAKI Minta Jejak Dana Dibuka Terang
MAKI Jatim mendorong penyelidik tidak hanya memeriksa siapa yang pernah dimintai keterangan, tetapi juga memetakan keseluruhan mekanisme administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Dokumen penetapan kegiatan, dasar pemungutan, daftar peserta, bukti pembayaran, rekening penerima, laporan penggunaan dana, kuitansi, pertanggungjawaban kegiatan hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dinilai penting untuk diperiksa apabila memang relevan dengan perkara.
Heru menilai dari rangkaian dokumen tersebut akan terlihat apakah persoalan yang dipersoalkan hanya berkaitan dengan mekanisme administratif atau terdapat indikasi perbuatan pidana.
“MAKI Jatim mendorong Kejaksaan bekerja secara profesional, independen dan transparan. Periksa dokumennya, periksa mekanisme pungutannya, periksa pertanggungjawabannya, dan telusuri aliran dananya apabila memang diperlukan. Dari sana publik akan mengetahui apakah persoalan ini hanya menyangkut administrasi atau terdapat dugaan tindak pidana,” tandasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi dan kegiatan yang sedang ditelaah untuk memberikan keterangan secara terbuka kepada penyelidik sesuai kebutuhan pemeriksaan.
Jangan Ada yang Kebal, Jangan Pula Dihakimi
Heru menegaskan MAKI Jatim tidak ingin proses hukum berhenti hanya pada munculnya surat pemanggilan. Namun, pada saat yang sama, MAKI juga tidak ingin pihak tertentu langsung dianggap bersalah sebelum penyelidikan selesai.
“Intinya, jangan ada yang kebal terhadap pemeriksaan, tetapi juga jangan ada pihak yang dihakimi sebelum proses hukum selesai. MAKI Jatim akan melihat perkembangan perkara ini berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hingga 16 September 2026, Kejari Tanjung Perak masih menyatakan perkara tersebut berada pada tahap penyelidikan dan belum memasuki penyidikan.
Karena itu, sejumlah pertanyaan publik mengenai legalitas pungutan, mekanisme pengumpulan dana, pihak yang menerima dan mengelola, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban administrasinya masih menunggu jawaban dari proses hukum.
Bagi MAKI Jatim, kuncinya sederhana: seluruh fakta harus diuji melalui dokumen dan alat bukti, bukan melalui asumsi. Jika tidak ditemukan unsur pidana, hal tersebut harus dijelaskan secara terang. Sebaliknya, apabila penyelidikan menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan posisi perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan, publik kini menanti hasil kerja Kejari Tanjung Perak dalam mengurai perkara tersebut secara utuh dari dasar pungutan, mekanisme pembayaran, pihak yang menerima, penggunaan dana, hingga jejak aliran uangnya (Red).
