KABUPATEN KEDIRI, Rabu (5/8/2026) –LAWKRITIS ID Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menjadi perhatian masyarakat setelah muncul berbagai aspirasi terkait dugaan penempatan sebagian saluran irigasi tersier yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fungsi utama jaringan irigasi. Aspirasi tersebut berkembang dari hasil pemantauan lapangan yang menunjukkan adanya beberapa titik saluran yang berada di sisi badan jalan dan secara visual dinilai memiliki karakteristik menyerupai saluran drainase.
Sejumlah warga berharap pelaksanaan program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan teknis dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian. Menurut mereka, fungsi utama jaringan irigasi tersier adalah mendistribusikan air menuju lahan pertanian sehingga ketepatan lokasi pembangunan menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan Program P3TGAI.
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan kepada tim pemantau lapangan, masyarakat mempertanyakan apakah kondisi saluran di beberapa titik telah sesuai dengan desain dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, warga menegaskan bahwa penilaian tersebut masih bersifat dugaan awal berdasarkan pengamatan visual dan memerlukan pemeriksaan teknis oleh instansi yang berwenang agar diperoleh kepastian yang objektif.
Menurut warga, apabila saluran yang dibangun lebih dominan berfungsi mengalirkan air di sepanjang sisi jalan dibandingkan mendukung distribusi air ke lahan pertanian, maka diperlukan evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan tetap sejalan dengan tujuan Program P3TGAI, yakni meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, warga mendorong instansi teknis melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap beberapa aspek penting, meliputi kesesuaian lokasi pembangunan dengan dokumen perencanaan, fungsi aktual saluran di lapangan, kesesuaian pekerjaan dengan petunjuk teknis Program P3TGAI, kualitas pelaksanaan konstruksi, serta efektivitas manfaat saluran terhadap lahan pertanian yang menjadi sasaran program.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi dari pihak pelaksana kegiatan, pemerintah desa, maupun instansi teknis apabila terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan. Menurut mereka, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Masyarakat menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pembangunan yang menggunakan dana APBN, bukan sebagai tuduhan ataupun kesimpulan adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, warga berharap seluruh dugaan yang berkembang dapat dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan Program P3TGAI, masyarakat berharap hasil tersebut dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, warga berharap dilakukan evaluasi, penyempurnaan pekerjaan, pembinaan, maupun tindak lanjut sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut masyarakat, setiap rupiah dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian harus menghasilkan manfaat yang nyata melalui pembangunan yang berkualitas, tepat fungsi, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, pengawasan masyarakat, evaluasi teknis, dan keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
«”Dana APBN harus memberikan manfaat maksimal bagi petani. Karena itu, setiap pelaksanaan program perlu mengedepankan kualitas pekerjaan, ketepatan fungsi, serta akuntabilitas agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai,” demikian aspirasi yang disampaikan masyarakat.»
Hingga berita ini diterbitkan, informasi yang dimuat masih berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta aspirasi masyarakat yang diterima tim pemantau. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana kegiatan, pemerintah desa, maupun instansi teknis yang berwenang terkait dugaan tersebut. Redaksi memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab guna menjamin pemberitaan yang berimbang, akurat, independen, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (Tim).
