JOMBANG –LAWKRITIS ID Panggung Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mencatat sebuah momentum penting. Dua tokoh ulama yang sama-sama berasal dari Jawa Timur kini dipercaya menduduki dua posisi strategis dalam kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031.
KH Miftachul Akhyar, Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya, resmi dipercaya sebagai Rais Aam PBNU. Sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU.
Keduanya menjadi figur sentral yang akan menentukan arah perjalanan organisasi selama lima tahun mendatang.
Penetapan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dilakukan melalui rapat internal Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Senin, 30 Agustus 2026. Sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam AHWA akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan amanah tersebut kepada ulama asal Surabaya itu.
Sehari kemudian, Selasa, 31 Agustus 2026, giliran posisi Ketua Umum PBNU ditentukan.
Setelah seluruh peserta Muktamar menyetujui mekanisme perubahan pemilihan Ketua Umum, sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam AHWA memutuskan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Gus Kikin merupakan putra KH Sholahuddin Wahid dan cucu KH Hasyim Asy’ari. Latar belakang keluarga, pesantren dan pengalaman pengabdiannya menjadikan penetapan tersebut memiliki makna tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan NU.
Kini, dua tokoh dari Jawa Timur berdiri berdampingan di puncak kepemimpinan PBNU.
“Duo Jagad Mojopahit” di Puncak PBNU
Terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin kemudian melahirkan sebutan “Duo Jagad Mojopahit”.
Sebutan tersebut menggambarkan dua tokoh asal Jawa Timur yang kini memperoleh amanah besar untuk mengawal perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama.
Namun, jabatan tersebut bukan sekadar simbol kebanggaan Jawa Timur.
Di pundak keduanya terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga marwah NU, memperkuat persatuan warga, merawat tradisi pesantren dan memastikan organisasi tetap mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Dunia linimasa yang bergerak cepat sering kali melahirkan berbagai informasi, perdebatan dan polemik yang membutuhkan kebijaksanaan sekaligus ketegasan dalam menyikapinya.
Karena itu, kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 akan menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan organisasi.
KH Miftachul Akhyar akan menjalankan peran sebagai Rais Aam yang memiliki posisi penting dalam memberikan arah keulamaan, sementara Gus Kikin akan menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua Umum dalam menggerakkan roda organisasi.
Heru MAKI: Ada Rasa Syukur dan Harapan Besar
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menyambut terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin dengan rasa syukur.
Bagi Heru, terpilihnya dua tokoh tersebut merupakan momentum yang patut disambut positif sekaligus menjadi awal dari amanah besar yang harus dikawal bersama.
Heru sendiri memiliki perjalanan panjang sebagai santri KH Miftachul Akhyar.
Selama kurang lebih 12 tahun, Heru mengaku ngangsu kaweruh, nyantri dan mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya.
Pengalaman tersebut membuat Heru memiliki penilaian tersendiri terhadap karakter KH Miftachul Akhyar.
Menurut Heru, KH Miftachul Akhyar merupakan sosok yang memiliki kualitas keilmuan dan keteladanan yang layak menjadi panutan bagi masyarakat NU maupun masyarakat Indonesia secara luas.
Sikap bijaksana dan ketegasan disebut Heru menjadi karakter kuat yang melekat pada sosok KH Miftachul Akhyar.
Heru juga menilai KH Miftachul Akhyar merupakan sosok yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan materi dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kesederhanaan dalam menjalani kehidupan juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Heru.
Bagi Heru, karakter tersebut menjadi modal penting bagi KH Miftachul Akhyar untuk menjalankan amanah sebagai Rais Aam PBNU.
Gus Kikin: Tegas, Berani, tetapi Tetap Menjaga Adab
Penilaian positif juga disampaikan Heru terhadap Gus Kikin.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu dinilai memiliki karakter yang tepat untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Umum PBNU.
Heru mengaku dua kali bertemu Gus Kikin ketika dirinya mengawal KH Miftachul Akhyar.
Dari pertemuan tersebut, Heru melihat karakter Gus Kikin sebagai sosok yang tegas dan berani, namun tetap menjunjung tinggi adab ketika berhadapan dengan para kiai sepuh.
“Dua kali saya ketemu Gus Kikin waktu mengawal KH Miftachul Akhyar dan terlihat dengan jelas, Gus Kikin merupakan sosok yang tegas dan berani di tengah adab dan sopan santun beliau ketika sowan kepada kiai sepuh seperti KH Miftachul Akhyar,” jelas Heru.
Menurut Heru, keseimbangan antara keberanian dan adab tersebut merupakan karakter penting bagi seorang pemimpin.
Terlebih, Gus Kikin kini mendapatkan amanah untuk memimpin organisasi dengan jumlah warga dan jaringan sosial yang sangat besar.
Heru juga menyebut bahwa Gus Kikin telah lama mendapatkan perhatian khusus dari KH Miftachul Akhyar.
Kini, kepercayaan tersebut menemukan momentum setelah Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU.
Bukan Sekadar Jabatan, tetapi Amanah
Kepemimpinan baru PBNU akan berhadapan dengan berbagai persoalan yang terus berkembang.
NU dituntut tetap mampu menjaga akar tradisi keislaman dan pesantren, sekaligus merespons perubahan sosial yang terjadi begitu cepat.
Persoalan kebangsaan, pendidikan, ekonomi umat, sosial kemasyarakatan, perkembangan digital hingga dinamika generasi muda menjadi tantangan yang membutuhkan kepemimpinan visioner.
Di sinilah sinergi Rais Aam dan Ketua Umum akan menjadi sangat penting.
Kekuatan keulamaan KH Miftachul Akhyar diharapkan mampu memberikan arah moral dan keagamaan, sedangkan kepemimpinan organisatoris Gus Kikin diharapkan mampu menerjemahkan arah tersebut dalam program dan kerja nyata organisasi.
Keduanya juga dituntut mampu menjaga NU tetap menjadi rumah besar yang teduh bagi seluruh warga Nahdliyin.
Heru MAKI Nyatakan Siap Mengawal
Heru MAKI menegaskan dirinya akan tetap istiqomah mengawal kedua tokoh tersebut.
Komitmen tersebut, kata Heru, tidak harus menunggu adanya permintaan.
Baginya, pengawalan merupakan bentuk kepedulian terhadap perjalanan organisasi dan bagian dari upaya memastikan arah kebijakan NU tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Heru juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga perjalanan kepemimpinan PBNU.
Menurutnya, NU memiliki peran besar dalam kehidupan sosial, keagamaan dan kebangsaan Indonesia sehingga arah kebijakannya akan selalu memiliki dampak luas.
Karena itu, masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar kepemimpinan baru PBNU tetap berjalan dalam koridor kepentingan umat dan bangsa.
Lima Tahun yang Akan Menentukan
Dengan ditetapkannya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum, PBNU kini memasuki babak baru.
Dari Surabaya dan Jombang, dua tokoh pesantren Jawa Timur mendapatkan amanah untuk memegang kendali utama organisasi.
KH Miftachul Akhyar membawa kekuatan keulamaan, keteladanan dan pengalaman panjang dalam dunia pesantren.
Sementara Gus Kikin membawa tradisi Tebuireng sekaligus tanggung jawab besar sebagai penerus salah satu garis keluarga pendiri NU.
Keduanya kini berada pada satu garis kepemimpinan dengan satu tantangan yang sama: bagaimana membawa NU tetap kokoh menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan jati dirinya.
Heru MAKI pun menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal perjalanan tersebut bersama masyarakat Indonesia.
Sebab, kepemimpinan PBNU bukan hanya persoalan internal organisasi.
Di balik amanah tersebut terdapat harapan jutaan warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia agar NU terus menjadi kekuatan yang mampu menjaga persatuan, menghadirkan kemaslahatan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
Kini, “Duo Jagad Mojopahit” telah menerima amanah besar itu.
Sejarah baru PBNU periode 2026–2031 pun dimulai dari Jawa Timur—dengan harapan besar agar kepemimpinan baru mampu menjawab tantangan zaman dengan keteguhan prinsip, keluasan wawasan, kesederhanaan, keberanian dan keberpihakan kepada kemaslahatan umat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dd).
